Keberlanjutan

Kami telah mendedikasikan diri dalam hal konservasi, hak asasi manusia, dan pengembangan ekonomi selama lebih dari 50 tahun. Dedikasi tinggi semacam ini diterapkan di semua perusahaan kami, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit, perkayuan dan wind tower. Kami selalu mencari cara-cara baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan standar lingkungan dan kontribusi sosial kami demi menjunjung tinggi komitmen terhadap tanggung jawab kami.

Lebih lanjut
Menu

Piagam ESG

Piagam Komitmen ESG KORINDO

Melalui dokumen ini, kami menegaskan komitmen Korindo terhadap ‘Pembangunan Berkelanjutan’, perlindungan Hak Asasi Manusia dan tata kelola perusahaan yang baik.

Ruang Lingkup:

Piagam ini berlaku untuk seluruh unit usaha Korindo saat ini dan di masa depan, termasuk anak perusahaan, perusahaan patungan, perusahaan yang berada di bawah kendali manajemen kami, dan pemasok pihak ketiga. Untuk bekerja sama dengan kami, semua pemasok pihak ketiga harus setuju untuk mematuhi Piagam ini. Laporan pemantauan kemajuan ESG Korindo yang baru, terbuka untuk umum dan mencakup informasi terkini.

Prosedur implementasi, penyelenggaraan, pemantauan dan pelaporan bekerja sama dengan pemeriksa pihak ketiga akan memastikan kepatuhan untuk seluruh aspek kebijakan dan komitmen.

Tanggung Jawab Lingkungan

Kami berkomitmen untuk melindungi lingkungan dengan bekerja menuju ‘Pembangunan Berkelanjutan’.

Untuk keperluan dokumen ini, kami memahami istilah ‘Pembangunan Berkelanjutan’ (PB) sebagaimana didefinisikan oleh Laporan Komisi Brundtland yang diterbitkan pada tahun 1987.

“Pembangunan Berkelanjutan (PB) merupakan jenis pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”

Untuk mencapai ‘Pembangunan Berkelanjutan’, kami akan:

    • Meminimalkan emisi Gas Rumah Kaca, terutama karbon dioksida (CO2).
    • Menghentikan pembangunan di area Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT). Seluruh kegiatan pembukaan wilayah hutan alam telah ditanggguhkan sejak Februari 2017.
    • Memperkuat langkah – langkah konservasi, terutama yang terkait dengan hutan dan keanekaragaman hayati. Langkah – langkah ini tidak terbatas pada perlawanan terhadap ancaman yang disebabkan oleh manusia tetapi juga ancaman kebakaran.
    • Mempertahankan komitmen kami terhadap pedoman – pedoman Forest Stewardship Council® sehubungan dengan operasional usaha kayu, plywood, dan kelapa sawit.
    • Melanjutkan keyakinan dan praktik kami untuk tidak membangun lahan gambut dalam kondisi apapun.
    • Melanjutkan kebijakan tanpa bakar. Korindo tidak pernah dan tidak akan pernah menggunakan api untuk membuka lahan dalam operasinya.

Komitmen tersebut memperkuat, dan sama sekali tidak menghalangi, janji Korindo terhadap pembangunan wilayah yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia untuk tujuan menghasilkan kayu, plywood, dan kelapa sawit.

Kontribusi Sosial

Kami berkomitmen terhadap pembangunan negara dan rakyat Indonesia. Terkait hal tersebut, tindakan kami tidak terbatas hanya dengan mengikuti hukum tetapi juga untuk menciptakan dampak yang berarti di masyarakat tempat kami bekerja.

Untuk mencapai tujuan ini, kami akan:

    • Terus menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
    • Tetap mendukung fasilitas pendidikan.
    • Terus menciptakan peluang usaha di dalam masyarakat untuk mengurangi kemiskinan.
    • Memelihara dan meningkatkan upaya kami dalam mendukung masyarakat melawan perubahan iklim dan pemanasan global.
    • Memperbaiki prosedur kami sehubungan dengan upaya dalam menghormati hak tanah adat dan budaya masyarakat
    • Menetapkan dan mempraktekkan prinsip dan proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC).
    • Meningkatkan kerangka kerja penanganan konflik kami, serta mengomunikasikan hal tersebut kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
    • Menetapkan pemetaan partisipatif sebelum melakukan pembangunan areal baru untuk menentukan batas-batas pemangku kepentingan dan penggunaan lahan.
    • Membangun kebun plasma untuk masyarakat sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia.
    • Secara aktif menciptakan program – program baru untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hak-Hak Pekerja

Kami menjalankan bisnis dengan menghormati dan menjamin Hak Asasi Manusia, tidak terkecuali dengan hak – hak pekerja.

Oleh karena itu, kami akan:

    • Memastikan bahwa hak – hak semua pekerja dalam operasi apapun dalam rantai pasok kami, dihormati sesuai dengan hukum setempat, nasional, dan internasional. Hal ini mencakup standar internasional seperti yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO).
    • Memastikan bahwa pekerja dalam operasi kami memahami hak dan tanggung jawab kerja mereka.
    • Menetapkan kondisi kerja yang adil, tidak hanya dalam hal upah tetapi juga keamanan di dalam tempat kerja.
    • Menjamin peluang kerja yang adil dan setara untuk seluruh karyawan tanpa memandang ras, bangsa, agama, latar belakang bahasa, atau jenis kelamin.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Kami berkomitmen untuk menyelesaikan keluhan dan konflik melalui proses yang terbuka, transparan, dan efektif. Kami berupaya untuk terlibat dan berkolaborasi dengan pemerintah lokal, regional, maupun nasional, lembaga sertifikasi, proyek regional dan LSM untuk membantu mengelola operasi kami dengan lebih baik.

Oleh karena itu, kami akan:

    • Bekerja dengan pemangku kepentingan utama dan lembaga verifikasi independen untuk menerapkan pertumbuhan berkelanjutan dan mempromosikan trasnformasi industri.
    • Mempertahankan program pemantauan dan penilaian untuk mengomunikasikan informasi, kemajuan terhadap kepatuhan kebijakan, penyelesaian keluhan, dan keterlibatan serta verifikasi pemasok.
    • Menerbitkan laporan kemajuan tentang implementasi pertumbuhan berkelanjutan.
    • Menyelesaikan keluhan dengan cepat, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif.

Untuk penjelasan lebih lengkap tentang Piagam ESG atau program ESG, silakan hubungi Tim PR Korindo melalui pr@korindo.co.id

Dashboard

(Terakhir Diperbarui: April 2021)

Konservasi

Kehutanan

Kalimantan: 16.375 ha Papua: 99.750 ha
Kalimantan: 199.265 ha Papua: 314.600 ha

Kelapa Sawit

1 Perusahaan
1 Perusahaan

Untuk informasi lebih lanjut, dapat diklik disini

Plywood

Tata Kelola

Tata kelola yang baik merupakan landasan dari sebuah keberlangsungan perusahaan dan untuk mendukung hal tersebut, Korindo Grup melalui Divisi Environment, Social and Governance (ESG) telah menetapkan kebijakan dan sistem manajemen mulai dari tingkat pusat hingga tingkat pelaksana teknis di seluruh kegiatan operasional Grup.

Kami juga mengadopsi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dan memasukkannya ke dalam proses manajemen kami. Kebijakan dan komitmen perusahaan yang secara terus menerus ditingkatkan merupakan landasan dari tujuan keberlanjutan perusahaan kami. Melalui keberlangsungan grup, kami telah menentukan visi dan arah perusahaan untuk mengatur dampak yang dihasilkan dan berbagai peluang melalui peningkatan efisiensi.

Lebih dari hal-hal yang disebutkan di atas, KORINDO Grup berkomitmen untuk terus melakukan berbagai pengembangan demi mencapai visi-visinya.

KORINDO berkomitmen mengikuti Kode Etik yang ketat:

  1. Mendukung dan menghormati perlindungan terhadap hak asasi manusia.
  2. Memastikan kami tidak terlibat di dalam penyalahgunaan hak asasi manusia.
  3. Menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan hak untuk bernegosiasi secara kolektif.
  4. Menghilangkan semua penggunaan tenaga kerja paksa dan wajib, tenaga kerja anak, dan diskriminasi dalam kepegawaian dan pekerjaan.
  5. Mendukung pendekatan pencegahan terhadap masalah-masalah lingkungan.
  6. Berpartisipasi untuk mempromosikan tanggung jawab yang lebih besar terhadap lingkungan.
  7. Mendorong pengembangan dan pembauran teknologi-teknologi ramah lingkungan.
  8. Mewujudkan semangat membangun “good governance” perusahaan secara etis/adil, berkomitmen dan berperan pro aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Korindo berkomitmen untuk produksi dan sumber minyak kelapa sawit berkelanjutan. Kami telah mengabdikan diri untuk pelestarian alam, penghormatan mutlak dan tanpa syarat terhadap hak asasi manusia, dan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama 50 tahun di Indonesia dan kami selalu mencari cara baru di mana kami dapat memajukan standar tanggung jawab sosial dan lingkungan kami untuk menjunjung tinggi komitmen kami.

Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan solusi praktis yang akan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat di mana kami tinggal dan bekerja. Solusi ini akan membutuhkan inovasi, dedikasi, tekad, dan kreativitas.

ESG 2020

Pembukaan

Sebagai bagian dari kebijakan keberlanjutan Korindo Grup melalui Divisi Environment, Social and Governance (ESG) mengembangkan sebuah sistem penanganan keluhan (Grievance Mechanism) bagi para pemangku kepentingan yang disebut ESG 2020. Keluhan merupakan dugaan pelanggaran atau permasalahan yang diadukan baik oleh perorangan maupun kelompok yang menginginkan agar korindo dapat mencari dan menemukan solusi pemecahan atas suatu masalah. Pada tahap awal, kami akan menerapkan prosedur ini untuk perusahaan Kelapa Sawit Korindo yang berlokasi di Papua hingga Juni 2021 kemudian diperluas ke unit bisnis lain setelah evaluasi.

Pengajuan

Cara Pengajuan Keluhan: Silahkan klik disini untuk mengisi form kemudian diajukan melalui:

Telepon

021 797 5959 Ext 352

Surat

• Wisma Korindo 13th Floor
MT Haryono Kav 62, Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia 12780
Attention: Divisi Environment, Social and Governance (ESG)

• Kantor Operasional KORINDO di daerah

E-mail

esg@korindo.co.id

Prosedur

Daftar Keluhan

Sehubungan dengan adanya pemisahan manajemen PT. Tunas Sawa Erma, PT. Berkat Cipta Abadi, dan PT. Dongin Prabhawa menjadi TSE Group, kasus keluhan yang sebelumnya terjadi di ketiga perusahaan tersebut telah dialihkan ke https://tsegroup.co.id/sustainability/grievance/.

Lingkungan

Sebagai pengembang dan pemanen sumber daya lokal yang konsisten sesuai nilai-nilai KORINDO Grup, kami memahami tanggung jawab kami untuk mengoperasikan bisnis-bisnis dengan integritas tinggi. Divisi Sumber Daya kami berjalan dengan diatur oleh beberapa prinsip sebagai berikut:

  • Hanya menggunakan lahan yang telah dikhususkan oleh pemerintah Indonesia untuk dikembangkan dalam hal produksi kayu, plywood, ataupun minyak kelapa sawit.
  • Melanjutkan kebijakan nol-pembakaran (zero burning) dan tidak menggunakan cara-cara pembakaran untuk membuka lahan di seluruh areal operasional perusahaan.
  • Mengoperasikan divisi kayu dan plywood dengan mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh Forest Stewardship Council® secara konsisten.
  • Mengoperasikan divisi kelapa sawit kami secara konsisten berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
  • Menawarkan hanya minyak kelapa sawit bersertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang didukung oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
  • Berkomitmen untuk tidak mengembangkan kelapa sawit di lahan gambut.
  • Melakukan dialog secara terus-menerus dengan perusahaan yang berada di sepanjang rantai pemasok minyak kelapa sawit, masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat.

Sesuai dengan tujuan Korindo yaitu mengembangkan perkebunan kayu multi-fungsi produktif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan pengolahan perkebunan yang efektif, kami mendukung produksi kayu secara berkelanjutan melalui proses sertifikasi manajemen hutan yang berkelanjutan. Saat ini, Korindo mengelola 4 konsesi hutan alam seluas 524,515 hektar yang berlokasi di Kalimantan dan Papua, serta 1 konsesi hutan tanaman seluas 16,475 hektar di Kalimantan dan telah mendapatkan PHPL.

Terkait dengan hutan tanaman, kami telah menyelesaikan penanaman pohon di areal yang ditetapkan, dan tidak ada rencana lebih lanjut untuk pengembangan di wilayah yang yang belum dikembangkan lainnya.

Dengan cara ini, KORINDO berkomitmen untuk memenuhi peranannya dalam mengusahakan manajemen hutan berkelanjutan. Proses produksi kayu yang berkelanjutan ini didasarkan pada tiga gagasan inti: produksi profit yang bertahan lama dan seimbang (Profit), kelestarian lingkungan (Planet), dan kesejahteraan sosial (Masyarakat). Kami berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan dan transparansi di dalam aktivitas-aktivitas pengelolaan hutan yang berkelanjutan:

  • Seluruh kegiatan operasional yang akan dilakukan oleh Korindo telah dilakukan studi analisis dampak lingkungan dan social(AMDAL) termasuk di dalamnya pembuatan Rencana pengelolaan dan pematauan lingkungan (RKL-RPL)
  • Menerapkan Reduce impact logging dalam pengelolaan hutan, yaitu suatu pendekatan sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pemanenan kayu yang merupakan penyempurnaan praktek pembuatan jalan, penebangan dan penyaradan. Dengan pembuatan jalan sesuai standar yang memperhatikan kontur, drainase sehingga dapat meminimalkan terjadinya erosi
  • Mendukung program pemerintah untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan rumah kaca dengan jalan mengelola lahan gambut
  • Menerapkan strategi manajemen kebakaran terpadu berupa : pencegahan, persiapan, deteksi dini dan respon cepat. (lintasterkini.com/03/11/2016/Korindo–latihan-simulasi-kebakaran-hutan.html)
  • Melaksanakan pengendalian hama terpadu, pengendalian perambahan hutan, penggembalaan liar dan illegal logging
  • Menetapkan, mempertahankan dan mengamankan areal kawasan lindung yang efektif dan proporsional seluas 41.012 Ha
  • Pengelolaan dan pemantauan spesies endemik atau flora dan fauna yang terancam punah termasuk larangan berburu spesies tersebut untuk mempertahankan keanekaragaman hayati

Standard dan Sertifikasi Kehutanan:

  • Kami berkomitmen untuk mencapai standar pihak ketiga yang diakui secara internasional dan sertifikasi untuk aset-aset kami.
  • Untuk aset kehutanan, kami berkomitmen terhadap sertifikasi manajemen hutan dengan Forest Stewardship Council® (FSC®) untuk semua aset yang memenuhi syarat.
  • Jika suatu aset bukan merupakan bagian dari sertifikasi FSC, maka standar lain akan dipilih seperti Indonesian Timber Legality Verification System (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK) atau Sustainable Production Forest Management (Pengelolaan Kehutanan Produksi Berkelanjutan/PHPL).

Komitmen KORINDO adalah memproduksi kayu secara bertanggung jawab dengan mematuhi kebijakan-kebijakan dengan melarang penggunaan lahan gambut, tindakan eksploitasi, menerapkan sistem nol-pembakaran, dan non-deforestasi yang telah diberlakukan. Pemantauan deforestasi dilakukan dengan menggunakan peta citra satelit setiap bulan. Untuk kawasan hutan tanaman pemantauan deforestasi dan hotspot telah kami lakukan ± 629.000 ha. Laporan Pemantauan deforestasi dan hotspot  hutan tanaman dapat dilihat di sini dan akan terus diperbarui.

Kami akan terus menawarkan produk-produk hutan yang berkelanjutan untuk memenuhi permintaan para konsumen. Kami juga akan mengawasi penerapan proses dan terus menyempurnakan operasi terkait dengan perkebunan dan penghasilan kayu.

KORINDO akan menyesuaikan dan mengikuti kebijakan yang konsisten dengan regulasi yang berlaku di Indonesia untuk melindungi hutan, lahan gambut, masyarakat lokal dan hak asasi manusia, serta mengikuti standar global yang layak.

Kebijakan Sumber Bahan Baku Kayu Korindo

Korindo Grup berkomitmen dalam memperoleh sumber bahan baku kayu yang bertanggung jawab. Tujuan jangka panjang kami adalah seluruh bahan baku kayu yang digunakan dalam proses produksi diperoleh dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab serta sudah tersertifikasi sesuai dengan standar sertifikasi terpercaya dan/atau bahan daur ulang pasca-konsumen.

Komitmen ini akan diwujudkan melalui pendekatan bertahap dalam memperoleh sumber kayu yang bertanggung jawab dengan menggunakan cara dan informasi terbaik yang tersedia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Korindo Group dengan ini menetapkan beberapa komitmen kebijakan sebagai berikut:

  1. Kami mendukung Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai standar utama dalam perolehan sumber bahan baku kayu berkelanjutan. Kami memastikan untuk patuh terhadap peraturan sumber kayu milik Forest Stewardship Council® (FSC®).
  2. Kami akan mengurangi dan kemudian menghentikan penggunaan kayu yang berasal dari konversi HPH (kayu IPK) pada 30 September 2020, kecuali dibenarkan atas dasar keuntungan sosial dan lingkungan di lanskap sekitarnya.
  3. Kami akan selalu meningkatkan perdagangan bahan baku kayu yang terkendali dan bersertifikasi FSC®.
  4. Kami akan mencapai sertifikasi FSC® Forest management(FSC® FM) untuk konsesi HPH dan sertifikasi FSC® Controlled Wood(FSC® CW) untuk konsesi HTI di Indonesia pada 31 Desember 2023.
  5. Kami tidak akan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari sumber-sumber yang kontroversial, termasuk diantaranya, penebangan ilegal, kerusakan areal High Conservation Values (HCV), entitas yang tertuduh melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hak sipil, serta hak tradisional, dan pohon yang dimodifikasi secara genetik.
  6. Kami akan mengikuti Konvensi Inti International Labour Organization (ILO) seperti dijelaskan dalam “Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja tahun 1998”.
  7. Kami akan bekerja dengan seluruh vendor dan pemasok terkait untuk menelusuri asal usul produk kami.
  8. Kami akan mewajibkan seluruh vendor dan pemasok terkait untuk menunjukkan kepatuhan seluruh persyaratan hukum dalam pengelolaan hutan, penebangan pohon, dan perdagangan.
  9. Kami akan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam dialog terbuka dan konstruktif untuk membantu meningkatkan bisnis dan kinerja kami dalam hal industri kehutanan yang bertanggung jawab.

Industri kelapa sawit memiliki potensi untuk menghasilkan pembangunan ekonomi dan sosial yang signifikan di Indonesia. Minyak kelapa sawit adalah salah satu produk pertanian paling sukses di Indonesia dan ekspor pertanian terbesar. Ini juga menyediakan sarana pendapatan dan pembangunan ekonomi bagi banyak orang miskin pedesaan di Indonesia. Industri minyak sawit Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh pesat dalam jangka menengah. Namun, dengan kesempatan ini muncul tanggung jawab untuk mengatasi tantangan dan risiko lingkungan, sosial, dan ekonomi yang diketahui terkait dengan rantai pasokan ini.

Pada 2018, kami telah menanam 9.149 ha perkebunan kelapa sawit dari 29.106 ha dari ‘Hak untuk Mengolah (HGU)’. Secara khusus, termasuk infrastruktur untuk kantor dan tempat tinggal karyawan (33 ha) serta jalan (840 ha). kami belum mendapatkan lisensi atau menanam kelapa sawit di lahan gambut, termasuk perkebunan plasma. Kami berkomitmen untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, yang meliputi pengurangan gas rumah kaca, peningkatan mata pencaharian, dan ketahanan pangan.

Kami berjanji untuk menawarkan produk perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk mendukung permintaan pelanggan kami dan akan memantau proses implementasi dan terus meningkatkan operasi yang berkaitan dengan perkebunan dan produksi kelapa sawit. Komitmen kami terhadap produksi minyak sawit yang bertanggung jawab dengan mematuhi kebijakan tanpa gambut, tanpa eksploitasi, tanpa pembakaran, dan tanpa deforestasi sudah berlaku..

Kami mendukung Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) sebagai standar keberlanjutan utama untuk produk minyak sawit dan mendukung upaya ISPO untuk mengembangkan mekanisme untuk membedakan produk minyak sawit berkelanjutan. Kami juga mendukung pendirian 7 koperasi plasma untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit masyarakat adat sebagai salah satu program inti ISPO. Pada 2018, pengembangan perkebunan plasma belum dimulai karena masalah deforestasi di Papua. Oleh karena itu, kami berusaha mencapai konsensus melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan perkebunan plasma sesuai dengan metode pembangunan berkelanjutan. Saat ini perusahaan kelapa sawit kami sedang dalam persiapan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.

Semua perkebunan kelapa sawit kami telah melakukan evaluasi AMDAL berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia dan akan menerapkan prinsip yang sama untuk semua pengembangan di masa depan. Selain itu, laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL / RPL) untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan peraturan AMDAL dan secara teratur diserahkan ke lembaga pemerintah terkait. Laporan tersebut mencakup kontribusi terhadap kualitas air, kualitas udara, erosi tanah, pengelolaan keanekaragaman hayati dan masyarakat setempat, dan konten tersebut dinyatakan dengan jelas dan dikelola oleh staf profesional.

Air tetap sebagai elemen penting untuk perlindungan lingkungan dan produksi kelapa sawit. Untuk memastikan keberlanjutan sumber daya penting ini, kami melindungi sungai dengan menetapkan zona penyangga di sekitar sungai. Kami juga melakukan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memastikan kondisi air yang optimal, sehingga menciptakan lingkungan yang ideal untuk budidaya kelapa sawit. Tujuan dari pengelolaan sistem air kami adalah untuk mencegah banjir, meminimalkan erosi, dan untuk mengamankan pasokan air untuk area perkebunan kami selama musim kemarau. Penerapan sistem pengelolaan air kami telah dirancang dengan pertimbangan yang cermat dan studi hidrologi, agronomi, dan topografi yang komprehensif, serta dampak lingkungan dan sosial. Efektivitas dan dampak sistem pengelolaan air, termasuk tahap konstruksinya, telah dianalisis dan dievaluasi dengan cermat.

Kami sadar bahwa melindungi kualitas air adalah bagian penting dari kehidupan kami dan perlindungan lingkungan. Karena itu, kami melakukan upaya luar biasa untuk melindungi kualitas air. Kami berusaha untuk mengelola kualitas air dengan menguji sampel secara berkala dan menganalisis hasilnya di lokasi yang ditentukan oleh setiap perkebunan kelapa sawit. Sampel dianalisis dan disetujui oleh pemerintah Indonesia dan akan terus melakukannya.

Terkait dengan air, kami terutama berfokus pada pengendalian dan mitigasi dampak bahan kimia dan limbah pabrik terhadap kualitas air di saluran air alami. Palm Oil Mill Effluent (POME) diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Perusahaan melalui Kolam Pendingin, Kolam Pencampur, Kolam Anaerobik, dan Kolam Pemukiman. Kami juga memiliki rencana jangka panjang untuk membangun penggunaan Tanah untuk mendaur ulang air limbah dari Pabrik CPO. Dari pada membuang air limbah dari Pabrik CPO yang kaya akan zat organik, kami berencana menggunakannya sebagai pupuk di perkebunan melalui penggunaan Lahan. Menggunakan kembali air limbah menjadi pupuk organik juga akan membantu mengurangi penggunaan pupuk nitrogen, yang diketahui berkontribusi terhadap pemanasan global.

Kami menyadari dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan kimia perkebunan berlebihan seperti pestisida, fungisida, dan herbisida yang mungkin tersapu oleh hujan ke saluran air alami terdekat. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk mengurangi penggunaan bahan kimia dalammengurangi dampak terhadap lingkungan, tindakan pengendalian hama non-kimia lebih disukai di semua perkebunan kelapa sawit. Secara khusus, melalui Sistem Manajemen Hama Terpadu yang dirancang untuk meminimalkan penggunaan bahan kimia dengan mengandalkan alternatif biologis dan budaya.

Pengelolaan hama terpadu adalah praktik menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan populasi hama secara berkelanjutan dalam ambang ekonomi sekaligus menyebabkan kerusakan minimal pada ekosistem lokal. Mendorong predator alami mengurangi penggunaan pestisida, kami berhasil mengurangi penggunaan pestisida kimia. Hama kelapa sawit meliputi tikus, kumbang badak, ngengat ikat, ulat kantong, dan ulat jelatang

Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan transparansi dalam pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna yang terancam punah, endemik, dan dilindungi untuk menjaga keanekaragaman hayati. . Perburuan satwa liar hanya diperbolehkan jika dilakukan oleh masyarakat setempat dan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan makanan atau upacara tradisional. Selain itu, perburuan hewan liar tidak diperbolehkan dan ini ditunjukkan dengan papan nama.

Karena para pemangku kepentingan dan komunitas internasional menunjukkan keprihatinan yang semakin meningkat terhadap perubahan iklim, kami meresponsnya dengan sesuai. Kami melakukan upaya konsisten untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan meninjau untuk memperkenalkan energi terbarukan. Di masa depan, kami berencana untuk menganalisis tingkat emisi gas rumah kaca dengan menggunakan Metodologi Kalkulator ISPO untuk perkebunan kelapa sawit kami untuk membangun manajemen gas rumah kaca yang sistematis.

Sejak tahun 2019 kami melakukan pemantauan deforestasi (termasuk pada kawasan areal HCV dan plasma) menggunakan peringatan deforestasi GLAD Alert dan pemantauan kebakaran lahan dengan peringatan Fire Alert (VIIRS). Kedua sumber peringatan tersebut dapat diakses melalui https://www.globalforestwatch.org/. Untuk kawasan palm oil pemantauan deforestasi dan kebakaran hutan telah kami lakukan ± 35.000 ha. Laporan Pemantauan Kebakaran Area perkebunan Kelapa Sawit Korindo dapat dilihat di sini dan akan terus diperbarui.

KORINDO hanya mengembangkan lahan-lahan yang sudah dikhususkan untuk dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, sejak moratorium di bulan Februari 2017, kami tidak mengembangkan lahan yang termasuk dalam wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value/HCV) atau Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock/HCS).

Sebagai bagian dari komitmen kami untuk beroperasi secara berkelanjutan dan tidak melakukan pengembangan di lahan dengan nilai konservasi tinggi, KORINDO telah melakukan penilaian mandiri HCV dan HCS di berbagai konsesi lahan minyak kelapa sawit. Penilaian lahan dilakukan dalam jangka waktu tertentu oleh tim penilai independen yang berperan sebagai pihak ketiga yang disetujui oleh lembaga-lembaga internasional terkait.

Saat ini kami sedang mengkaji kualitas hasil dari penilaian mandiri kami yang selanjutnya akan dikaji oleh lembaga-lembaga internasional terkait seperti HCV Resource Network (http://www.hcvnetwork.org) dan High Carbon Stock Approach (http://highcarbonstock.org). Sejak 2016 KORINDO telah melaksanakan kerja sama dengan BIOREF Fakultas Kehutanan IPB untuk identifikasi dan penilaian kajian HCV dan HCS PT Papua Agro Lestari dan PT Gelora Mandiri Membangun. Proses submit pada HCVRN dilakukan pada 2017 dengan hasil hingga saat ini ada Cancelled (PT PAL dan PT GMM).

PT PAL (Cancelled)

PT GMM (Cancelled)

Sementara proses submit HCS pada HCS Approach dilakukan pada 17 Maret 2017 dengan hasil hanya PT PAL yang berhasil dipublikasikan didalam website HCS Approach.

KORINDO melakukan ulang identifikasi dan kajian penilaian HCV dan HCS pada September 2020 bekerjasama dengan Ata Marie. Untuk Penilaian PT GMM  kegiatan dilapangan dimulai pada November – Desember 2020 dan hingga saat ini draft laporan yang dipsrsiapkan oleh Ata Marie sudah hampir selesai dan akan segera melakukan registrasi untuk penilaian HCV/HCS Terintegrasi pada Assessor Licensing Scheme (ALS). Sementara penilaian PT PAL dimulai pada awal Juni 2021 dan diperkirakan akan berlangsung hingga bulan Agustus 2021.

Sertifikasi Produk
Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)

Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) merupakan sistem pelacakan yang pengembangannya dibuat dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk memastikan legalitas sumber asal kayu yang diperdagangkan di Indonesia. SILK juga dimaksudkan untuk mendorong penerapan regulasi pemerintah yang terkait dengan perdagangan.

Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) berfungsi untuk memastikan daerah asal maupun pengelolaan produk kayu dan perolehan atau pengambilan bahan-bahan baku sesuai dengan persyaratan legal. Sebuah produk kayu akan dianggap legal jika asal produk berikut izin, sistem, maupun prosedur penebangan, transportasi, pengolahan, dan masalah perdagangannya memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku.

 Kayu, Plywood, Produk-Produk Kayu
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Pada bulan Juni 2009, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri No. P.38/2009 tentang Standar dan Panduan untuk Mengevaluasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu. Regulasi ini mewajibkan para pemegang izin pemanfaatan kayu dan industri kayu untuk menerapkan manajemen hutan yang berkelanjutan dan standar legalitas kayu.

Seluruh areal hutan (100%) sudah tersertifikasi PHPL

 Kayu
Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Kehutanan (FLEGT)

FLEGT merupakan singkatan dari Forest Law Enforcement, Governance and Trade (Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Hutan). Uni Eropa mengeluarkan Rencana Aksi FLEGT UE pada tahun 2003. Rencana aksi tersebut bertujuan untuk mengurangi penebangan liar dengan cara memperkuat keberlanjutan dan legalitas pengelolaan kehutanan, meningkatkan tata kelola kehutanan, dan mendorong perdagangan kayu yang diproduksi secara legal.

FLEGT melakukan pendekatan yang multi-dimensi dan terpadu untuk mengatasi pemicu dan pembiaran penebangan hutan secara liar.

Indonesia adalah salah satu negara pertama di dunia yang melakukan negosiasi FLEGT dengan Uni Eropa.

 Plywood
Forest Stewardship Council®

FSC® adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang berfungsi untuk mendorong pengolahan hutan yang ada di seluruh dunia secara bertanggung jawab. FSC® mensertifikasi hutan di seluruh dunia untuk memastikan semuanya memenuhi standar tertinggi lingkungan dan sosial.

 Kayu, Plywood, Produk-Produk Kayu
Indonesian Sustainable Palm Oil

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Foundation adalah lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kelestarian dan tingkat persaingan industri minyak kelapa sawit. Lembaga ini juga ikut berkontribusi dalam memenuhi tujuan pemerintah Indonesia yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memberikan fokus perhatiannya terhadap isu lingkungan.

 Minyak Kelapa Sawit

Tenaga Kerja

KORINDO telah mendedikasikan diri terhadap isu konservasi, hak asasi manusia, dan perkembangan ekonomi selama lebih dari 48 tahun. Standar-standar tinggi yang kami miliki diterapkan di semua perusahaan kami termasuk perusahaan yang mengelola produk minyak kelapa sawit, kehutanan, kayu, dan wind tower. Kami senantiasa mencari cara-cara baru guna meningkatkan standar tanggung jawab kami terhadap masalah sosial dan lingkungan. Kami menjunjung tinggi nilai tanggung jawab dan komitmen yang merupakan panduan kinerja kami selama ini.  Setiap perusahaan minyak kelapa sawit di KORINDO Grup berkomitment atas kebijakan keberlanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip FPIC untuk meningkatkan kualitas hidup khususnya masyarakat adat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

 

Melindungi Hak Asasi Manusia dan Menghormati Budaya Setempat
  • Kami melarang ketenagakerjaan yang ilegal, mengandung kekerasan dan paksaan, atau mempekerjakan anak-anak di dalam operasional kami di mana pun termasuk di lingkungan perkebunan dan pabrik.
  • Kami melarang ketenagakerjaan yang ilegal, mengandung kekerasan dan paksaan, atau mempekerjakan anak-anak di dalam operasional kami di mana pun termasuk di lingkungan perkebunan dan pabrik.
  • Kami berkomitmen untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia (hak pekerja termasuk pekerja kontrak, pekerja sementara, dan pekerja migran), menghapus unsur diskriminasi di dalam kepegawaian dan mengedepankan persamaan hak, dan yang terakhir adalah mendorong adanya kebebasan untuk berserikat dan berunding secara kolektif.
  • Kami menghormati hak-hak penduduk asli maupun masyarakat setempat lainnya untuk memberikan Persetujuan atas Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) tentang pemanfaatan lahan-lahan yang dimiliki para penduduk tersebut sesuai hak lain yang mereka miliki yaitu hak legal, adat dan komunal.
  • Kami secara tegas menentang penggunaan tenaga kerja paksaan, dan akan bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk menyelesaikan berbagai keluhan dan konflik berdasarkan regulasi pemerintah Indonesia yang berlaku.
Kontribusi terhadap Masyarakat dan Ekonomi Setempat
  • Kami berkomitmen untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit plasma yang telah diatur sebagai bentuk kontribusi kami untuk meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Kami berkomitmen untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit plasma yang telah diatur sebagai bentuk kontribusi kami untuk meningkatkan ekonomi penduduk setempat.
  • Kami mendukung integrasi petani plasma kami ke dalam rantai pasok yang berkelanjutan.
  • Kami berkomitmen untuk berkontribusi terhadap kegiatan pengembangan ekonomi setempat melalui program Corporate Social Contribution termasuk program infrastruktur, layanan kesehatan, dan program pemberdayaan lainnya yang sesuai sehingga mampu mendorong kesejahteraan dan mata pencaharian penduduk setempat.

Untuk menerapkan kebijakan ini, perusahaan kelapa sawit kami telah membentuk departemen khusus masyarakat adat untuk melakukan dialog dan program bantuan untuk masyarakat adat. Sebagai tambahan, kami telah menyiapkan prosedur rinci untuk menerima dan memproses keluhan dan permintaan masyarakat adat dengan mengintegrasikan pengetahuan yang telah kami dapatkan melalui komunikasi dengan masyarakat adat selama 20 tahun terakhir di Provinsi Papua.

Pernyataan Kebijakan Korindo Mengenai Sikap Saling Hormat Menghormati

Kebijakan Hak Asasi Manusia

Pernyataan Kebijakan Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan

Kebijakan Komunitas

Prosedur bantuan & keluhan
Prosedur Lainnya

CSC

KORINDO Grup telah beroperasi di Indonesia selama 50 tahun dan telah melakukan banyak upaya untuk membangun masyarakat berkelanjutan di berbagai bidang melalui program-program Corporate Social Contribution-nya (CSC). Upaya yang dilakukan ini sesuai dengan filosofi perusahaan yaitu membangun hubungan yang harmonis, menguntungkan, dan berkelanjutan antara masyarakat dan para pemangku kepentingan demi mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Kegiatan CSC kami berfokus pada program-program yang strategis, sistematis, dan berkelanjutan melalui 5 pilar program utama:

Pendidikan

Kami menyadari bahwa kualitas pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci kesuksesan di dalam pengembangan yang berkelanjutan. KORINDO Grup memberikan bantuan pengembangan di bidang pendidikan dalam bentuk pendanaan, penyediaan fasilitas belajar, dan bus sekolah.

Kesehatan

Masalah kesehatan telah menjadi salah satu kepedulian KORINDO Grup yang ditangani melalui program CSC seperti layanan kesehatan dan klinik gratis yang didirikan di setiap blok perkebunan. Untuk menjangkau penduduk wilayah terpencil dan membangun gaya hidup sehat, KORINDO Grup juga memberikan penyuluhan kesehatan melalui dokter keliling serta menyediakan mobil ambulans dan layanan kesehatan gratis setiap dua pekannya. Melalui sejumlah kegiatan ini, masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi serta obat-obatan secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit.

Ekonomi

Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, KORINDO Grup menyediakan bantuan bisnis yang produktif seperti dukungan untuk bisnis ternak ikan, unggas, sapi, dan babi, perkebunan minyak kelapa sawit, karet, serta kepemilikan unit ruko dan kios. Bantuan bisnis secara produktif dan langsung tersebut diharapkan akan dapat menambah pendapatan setiap keluarga, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Lingkungan

KORINDO Grup selalu berusaha melestarikan lingkungan sekitar. Kepedulian kami terhadap lingkungan telah dibuktikan melalui tindakan nyata seperti penanaman pohon dan pembersihan lingkungan secara rutin. Kami selalu bekerjasama dan melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk pemerintah setempat, anggota militer, polisi, serta pemuka agama dan adat sehingga seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif di dalam setiap kegiatan konservasi alam sekitarnya.

Infrastruktur

Karena banyaknya wilayah yang sulit dijangkau, dukungan infrastruktur menjadi kebutuhan penting bagi penduduknya. Oleh sebab itu, KORINDO Grup secara aktif membantu mengembangkan infrastruktur seperti memperbaiki jembatan dan jalanan, serta mendirikan fasilitas umum lain seperti; fasilitas air bersih, listrik, sekolah, klinik, gereja dan masjid, pasar, pertokoan, lapangan olahraga, aula desa, rumah kepala suku, dll. Hal ini membuktikan komitmen KORINDO Grup untuk membangun kehidupan yang harmonis dan makmur bagi semua para pemangku kepentingan di semua lokasi terkait.

Pendidikan

KORINDO telah memberikan beasiswa kepada 8.792 siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah dan perguruan tinggi. Kami juga telah menyediakan perlengkapan belajar dan olahraga kepada 109 pra-sekolah dan sekolah menengah, mendukung pembangunan dan pengoperasian 28 sekolah dengan menyalurkan 208 guru ke daerah-daerah pedalaman di Indonesia, serta menyediakan 36 bus sekolah.

8792
Beasiswa
109
Sekolah
208
Pengajar
36
Bus Sekolah

Kegiatan Kesehatan

dan Sosial

Kami telah menyediakan suplemen kesehatan dan alat timbangan anak yang menarik  untuk 4.680 anak usia balita di 72 unit pusat kesehatan anak, membangun 19 klinik dan 1 poliklinik, menyediakan 1.000 paket obat-obatan untuk para korban banjir di Jakarta, membantu Rumah Sakit Dharmais Pusat Kanker Nasional di Jakarta, serta telah menyumbang 200.000 paket makanan kepada korban bencana tsunami Aceh, korban gempa bumi di Padang dan korban banjir di Jakarta.

4680
Anak
19
Klinik
1000
Pengobatan
200000
Makanan

Lingkungan

Kami telah membantu membangun pusat riset pertanian dan pusat pembibitan untuk 100.000 pohon asli Indonesia di Bogor, menanam 221.600 pohon produktif di Bogor (Jawa Barat), Wonogiri (Jawa Tengah), Boven Digoel (Papua), & Timor Leste. Kami juga telah menyediakan 200 tempat sampah pilah untuk sekolah SD, SMP, dan SMA di daerah Pancoran, Jakarta dan memberikan pengetahuan tentang konservasi alam kepada 2.660 orang yang tinggal di sekitar bantaran sungai dan juga di pedesaan. Kami juga telah mengangkut 12 ton sampah dari sungai-sungai dan melakukan pembersihan di area sekitarnya.

100000
Pohon Asli Indonesia
221600
Pohon Produktif
200
Tempat Sampah
12
Sampah Sungai

Infrastruktur

Kami telah membangun dan memelihara jalan sepanjang 551 KM dan 80 jembatan, mendukung pembangunan 66 tempat ibadah (masjid, gereja, dsb), menyediakan 8 MW listrik untuk masyarakat setempat, dan menyediakan air bersih untuk 13.350 orang.

551
Jalan
80
Jembatan
66
Sarana Ibadah
8
Listrik
13350
Air Bersih

Pembukaan Lapangan Pekerjaan

dan Dampak Ekonomi

Telah terdapat 12.300 perekrutan pekerja secara langsung dan 21.000 pekerjaan penting, termasuk perekrutan tenaga kerja dari penduduk asli hingga 31%. Kami telah memberikan kontribusi hingga 40% dari PDB Boven Digoel dan Kabupaten Merauke, Papua. Selain itu, kami juga telah membantu 450 orang pengusaha melalui koperasi-koperasi yang terdapat  di Kalimantan Tengah, Papua, Bogor, dan Jakarta.

12300
Tenaga Kerja
21000
Pekerjaan Konsekuen
40
Barang dan Jasa di Boven Digoel & Merauke
450
Wirausaha

Program Peningkatan

Pendapatan Masyarakat

Kami telah mengembangkan dan mendukung  pengelolaan 350 ha perkebunan karet bagi masyarakat setempat. Kami juga telah membangun dan mendukung pengelolaan ternak dan pengembangbiakan untuk masyarakat setempat dengan kapasitas 7.000 ayam, 100 sapi, 50 babi, dan 10.000 ikan. Kami telah membangun dan mendukung pengoperasian rumah kaca untuk pertanian urban bagi masyarakat setempat dengan kapasitas penghasilan sebesar 2.000 sayuran organik setiap minggunya. Selanjutnya, kami juga telah membantu 300 keluarga petani buah-buahan di Wonogiri, Jawa Tengah.

350
Perkebunan Karet
17150
Hewan Ternak
2000
Sayuran Organik / minggu
300
Buah & Sayuran

Penghargaan & Kolaborasi

Lembaga Kegiatan
Boven Digoel Multi Stakeholder Forum (USAID LESTARI)

USAID LESTARI mendukung pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GHG) dan melestarikan keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam hutan yang memiliki karbon tinggi dan signifikan secara biologis, serta pada ekosistem tumbuhan bakau. Kegiatan-kegiatan USAID LESTARI ditargetkan ke dalam enam lanskap strategis di seluruh Aceh, Kalimantan Tengah, dan Papua. Forum Multi-Stakeholder dibentuk di Boven Digoel, Papua pada tahun 2016.

 Pengembangan Berkelanjutan di Tingkat Lanskap
Global Agri-business Alliance

Global Agri-business Alliance (GAA) adalah aliansi sektor swasta internasional yang berada di bawah pimpinan CEO dan berkomitmen untuk memanfaatkan kekuatan perkumpulan sektor agribisnis global untuk menghadapi tantangan-tantangan lingkungan hidup, sosial, dan tantangan untuk melakukan pelestarian yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan petani di seluruh dunia. Secara khusus, GAA ingin mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2 yang ditetapkan oleh PBB (UN Sustainable Development Goal 2), yaitu: “Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.”

 Pengembangan Berkelanjutan di dalam Pertanian
Proyek Pengembangan Layanan Kesehatan Masyarakat Lokal di Indonesia oleh Korea Overseas International Cooperation Agency

Rumah sakit umum pertama yang berada di Asiki, Propinsi Papua, didirikan atas kerjasama Korea Overseas International Cooperation Agency dengan KORINDO. Sebagaimana diketahui, Papua adalah daerah dengan tingkat kesehatan yang paling buruk yang bisa dilihat dari beberapa indikator seperti tingginya angka kematian bayi,pengidap HIV/AIDS dan penyakit lainnya. Pendirian rumah sakit ini diharapkan dapat memainkan peran besar untuk memperbaiki indikator-indikator yang telah disebutkan diatas. Diharapkan, penduduk setempat pun bisa memperoleh akses medis yang lebih baik.

 Layanan Kesehatan
Proyek Kampar REDD+

Proyek ini merupakan proyek gabungan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea yang bertujuan untuk melindungi hutan rawa gambut dan menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca di wilayah semenanjung Kampar, Sumatra, Indonesia. KORINDO Grup berkontribusi di dalam proyek ini dengan memelopori pengerjaan riset dan pengembangan proyek bersama dengan lembaga-lembaga riset dari berbagai sektor.

 Perlindungan Hutan Rawa Gambut

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apa keterlibatan KORINDO di dalam industri minyak kelapa sawit?

Operasi pengelolaan minyak kelapa sawit KORINDO dimulai pada tahun 1998 di Propinsi Papua, Indonesia. Kami beroperasi di lebih dari 55.000 hektar perkebunan di Indonesia dan memproduksi 100.000 ton minyak kelapa sawit setiap tahunnya serta mempekerjakan lebih dari 10.000 orang di Indonesia.

Apa kebijakan KORINDO dalam mengembangkan lahan untuk minyak kelapa sawit di Indonesia?

Kami baru saja mengumumkan moratorium sementara untuk pemanfaatan lahan baru. Moratorium ini berlaku untuk pengembangan lahan baru di dalam perkebunan kelapa sawit kami, termasuk dua perkebunan terbesar dan tertua yang kami miliki. KORINDO hanya mengembangkan lahan-lahan yang sudah dikhususkan oleh pemerintah Indonesia untuk pengembangan. Selain itu, kami tidak mengembangkan lahan di daerah yang dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau Stok Karbon Tinggi (SKT), maupun area hutan hujan perawan (virgin rainforest).

Standar apa yang diikuti KORINDO untuk mengembangkan Minyak Kelapa Sawit, Kayu, dan Plywood di Indonesia?

Semua perusahaan KORINDO berkomitmen pada kegiatan operasional secara berkelanjutan, termasuk operasi pengelolaan minyak kelapa sawit, plywood, dan kayu. Perusahaan mematuhi semua undang-undang dan regulasi yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah pengembangan, tenaga kerja, dan hubungan masyarakat. Peraturan yang diikuti merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh izin perencanaan untuk tujuan komersial. KORINDO juga mengikuti praktik-praktik terbaik di industri ini untuk masalah pengembangan berkelanjutan atau mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) maupun Forest Stewardship Council® yang diakui secara internasional. (https://us.fsc.org/en-us).

Praktik-praktik apa yang dilakukan KORINDO untuk mengembangkan lahan kelapa sawit?

KORINDO memiliki kebijakan nol-pembakaran (zero-burning) di dalam kegiatan pengelolaan kelapa sawit, plywood, dan kayu. Perusahaan tidak membuka lahan dengan menggunakan cara pembakaran. Kami memahami bahwa terdapat kegiatan ilegal dalam produksi minyak kelapa sawit yang sering dijumpai di Indonesia dan kami tetap teguh menentang kegiatan-kegiatan semacam itu. KORINDO telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi masalah-masalah seperti pembakaran illegal, dan mendanai operasional pemadam kebakaran setempat. Namun, penting untuk mengenali gambar-gambar yang dapat disalahartikan seperti yang diperlihatkan pada peta panas (heat map). Seringkali kebakaran alami disalahtafsirkan sebagai kebakaran akibat pembakaran ilegal yang bertujuan untuk membuka hutan.

Bagaimana cara KORINDO bekerjasama dengan masyarakat lokal dalam hal perencanaan dan hak-hak pengembangan lahan?

KORINDO menghormati hak-hak masyarakat ulayat dan masyarakat lokal untuk menyerahkan atau menahan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atas penggunaan lahan di mana hak hukum, komunal, dan adatnya mereka miliki. Sebelum lahan dikembangkan dan sebelum adanya pendaftaran perkebunan kelapa sawit, KORINDO mengadakan musyawarah terbuka terlebih dahulu dengan masyarakat lokal, pemerintah desa, ataupun para pemangku kepentingan. Praktik ini bukan hanya praktik yang dilakukan oleh KORINDO, tetapi memang diharuskan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika tidak diadakan diskusi, perusahaan tidak akan mendapatkan izin.

Bagaimana cara KORINDO mendukung masyarakat lokal?

KORINDO bekerja sama secara erat dengan masyarakat lokal. Kami melarang mempekerjakan tenaga kerja anak, atau tenaga kerja ilegal, ketenagakerjaan yang penuh kekerasan, ataupun penuh paksaan di dalam kegiatan operasi kami baik di perkebunan maupun di pabrik. Kami berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia pada semua pekerja kami, baik itu pegawai penuh waktu atau sementara. Hal ini termasuk mendorong kesetaraan hak, kebebasan untuk berserikat dan berunding.

Kami juga bekerja keras untuk memberi manfaat tambahan bagi masyarakat. KORINDO mempekerjakan lebih dari 10.000 tenaga kerja Indonesia, memberikan beasiswa kepada lebih dari 2.500 siswa dan mendukung pembangunan sekolah di daerah serta mempekerjakan guru. Kami memberikan layanan kesehatan medis dan perawatan kepada penduduk lokal di dekat daerah pengembangan kami dan bahkan telah mulai membangun rumah sakit di daerah.

Apa kebijakan KORINDO untuk pengembangan lahan gambut, wilayah-wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau Stok Karbon Tinggi (SKT)?

KORINDO belum pernah mendaftarkan ataupun mengembangkan perkebunan kelapa sawit atau kayu apapun di wilayah lahan gambut, NKT, ataupun SKT. Sebagai tambahan bahwa sampai saat ini(2020) Korindo tidak memiliki area tanam dilahan gambut. Kami bekerja sama dengan badan-badan pemerintah Indonesia dan para ahli (pihak ketiga) untuk melaksanakan studi NKT dan HCS sebelum melakukan pengembangan apapun.